Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. Foto: Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengkritisi upaya Kementerian BUMN yang ingin memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BNI dan BTN dalam sifatnya untuk pengembangan bisnis. Menurutnya, BUMN perbankan merupakan sektor yang paling kokoh dan settle sehingga pemberian PMN kepada perusahaan yang sehat ini dianggap tidak tepat.

Hal tersebut diutarakannya ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/7/2021). Selain itu Nusron juga menilai pemberian PMN tersebut dengan dalih pengembangan bisnis sangat tidak sesuai dengan semangat negara saat ini untuk mengatasi pagebluk ini.

“Menurut hemat kami dalam situasi semacam ini sangat kurang pas. Melihat BUMN ini tidak pernah ada subsidi dan proteksi apapun itu adalah BUMMN Perbankan. Nah salah satunya adalah BNI dan BTN. Saya paham betul bagaimana BNI dengan masuknya beberapa orang hebat seperti Komisaris Utama-nya Pak Agus Marto itu mempunya ambisi dan misi,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini pun memberi usulan penguatan BNI dan BTN seperti menempuh jalur right issue dan juga menahan dividen yang seharusnya disetorkan kepada pemegang saham untuk kemudian dijadikan rekapitalisasi tambahan Capital Adequacy Ratio (CAR). Sehingga target Rp40 triliun dividen Kementerian BUMN tahun depan harus dikecualikan kepada BNI dan BTN.

“Jadi target daripada Menteri BUMN untuk 40 triliun dividen tahun depan excluding-kan BTN dan BNI. Genjot saja PLN, Pertamina, Mandiri, dan BRI, tetapi dividen atau keuntungan daripada BNI dan BTN diberikan untuk kepentingan rekapitalisasi supaya CAR-nya meningkat, supaya BNI dan BTN masuk menjadi Bank Tier I Capital tidak ketinggalan dengan yang lain,” imbuh Nusron.

Kementerian BUMN memang mengusulkan pemberian PMN dalam tujuan sebagai modal pengembangan bisnis hanya kepada BNI dan BTN sebesar Rp7 triliun kepada BNI dan Rp2 triliun kepada BTN. Nusron sendiri lebih menyetujui anggaran tersebut difokuskan untuk membangun industri farmasi dan rumah sakit dalam negeri.

“Sebagai gantinya uang tujuh triliun dari BNI dan dua triliun dari BTN, jadi ada sembilan triliun. Kami lebih setuju usulan dalam sense of crisis seperti ini ada sinyal politik bahwa kita ingin membesarkan industri farmasi kita, ingin membesarkan rumah sakit kita, terutama yang dimiliki oleh BUMN,” tandas Nusron. (er/es)